Usut Dugaan Kasus Korupsi di Nagan Raya

BANDA ACEH–Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh diminta mengusut tuntas kasus korupsi yang terjadi di Pemkab Nagan Raya. Catatan Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (Ipelmasra), ada sekitar 12 kasus dugaan korupsi yang hingga kini belum ditangani dua instansi penegak hukum itu.

Tuntutan itu disampaikan puluhan massa Ipelmasra di depan kantor Polda Aceh, Selasa (11/1).
Ketua Ipelmasra Wirduna Tripa mengungkapkan, kasus dugaan korupsi yang terjadi di Nagan Raya seperti penyimpangan pekerjaan proyek prasarana pemukiman transmigrasi di Beutong Ateuh, indikasi korupsi di Dinas Pendidikan Nagan Raya dalam pertanggung jawaban kegiatan fiktif.

Kasus penyimpangan pekerjaan lanjutan proyek pembangunan Jalan Utama di Kecamatan Suka Makmue, Nagan Raya, kasus dana bantuan Asian Development Bank (ADB), dugaan pengendapan dana dekonsentrasi yang berasal dari Unit Organisasi Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional. Selain itu kasus pengendapan dana bantuan tunjangan fungsional guru dan indikasi korupsi pengadaan bibit kelapa sawit serta dugaan manipulasi uang negara dalam proyek peternakan sapi di Padang Turi oleh dinas perternakan setempat.

Kasus lainnya yang memerlukan penanganan serius yaitu, proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP 6 Kecamatan Kuala, Nagan Raya. Proyek pengadaan buku perpustakaan SD, SMP, dan SMP yang juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nagan Raya.

“Dengan menumpuknya kasus dugaan korupsi di Nagan Raya, negara dirugikan berkisar Rp 100 miliar. Ini harus menjadi prioritas aparat penegak hukum," tegasnya. Dia menilai bahwa selama ini, aparat penegak hukum di Kabupaten yang beribukota Suka Makmur tersebut terkesan tidak serius dalam menangani sederetan kasus indikasi korupsi.

Wirduna menyebutkan, berbagai kasus indikasi korupsi yang terjadi di Nagan Raya selama beberapa tahun belakangan ini belum tersentuh hukum dan mengambang.
"Kita melihat penegak hukum di Nagan Raya tidak serius menangani, makanya sekali lagi kita berharap Polda dan Kejati untuk segera mengusut tuntas seluruh kasus dugaan korupsi di daerah tersebut," tukasnya.

Sayangnya, aksi unjuk rasa tersebut tak disahuti pejabat Polda Aceh. Bahkan awalnya massa berharap bisa bertemu dengan Kapolda Aceh, namun sama sekali tidak berhasil. (slm)

TKPRT: Aceh Green Hanya di Laptop

Banda Aceh — Kerusakan hutan rawa gambut di Tripa, Nagan Raya dan Aceh Barat Daya melewati angka 50 persen. Kebijakan Aceh Green dan Moratorium Logging dinilai hanya sebatas retorika belaka. Pemerintah dianggap lalai dalam penanganan kasus tersebut.

Menyikapi hal tersebut puluhan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dari berbagai LSM lingkungan berunjuk rasa. Unjuk rasa berlangsung di dua titik yaitu Simpang Lima Banda Aceh dan dilanjutkan dengan long march ke gedung DPR Aceh, Rabu (2/2). Aksi tersebut sekaligus memperingati Hari Lahan Basah Sedunia.

“Kondisi hutan Rawa Tripa yang memprihatinkan merupakan contoh betapa belum jelasnya program Aceh Green dan Moratorium Logging yang diterapkan pemerintah. Aceh Green masih dalam laptop. Belum ada tindakan nyata dari kebijakan tersebut,” tukas TM Zulfikar, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang ikut bergabung dalam aksi tersebut.

Zulfikar mengatakan, Rawa Tripa sudah rusak di atas 50 persen. Fungsi ekologi dari rawa tersebut sekarang telah terganggu akibat alih fungsi lahan menjadi lahan sawit. Pemerintah harus menjadikan kawasan hutan itu menjadi kawasan lindung.

“DPRA juga mesti memasukkan persoalan Rawa Tripa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh. Hapuskan status area pengguna lain (APL) bagi rawa gambut. Sebab kerusakan hutan tersebut mulai terjadi sejak tahun 1990-an. Jadi, kebijakan Aceh Green harus sesuai dengan kondisi. Jangan hanya mengeluarkan program, tapi gak ada realisasi,” pungkas Zulfikar.

Apabila pemerintah tidak mendengar rekomendasi dari kami, lanjut Zulfikar, sebaiknya pemerintah harus diganti, karena kasus ini harus segera ditangani. “Mundur saja kalau gak mampu.”

Warga Tripa, Wirduna Tripa (22) mengungkapkan, masyarakat meminta kembali haknya atas pengelolaan hutan Tripa.

“Rawa Tripa bukan lahan basah untuk kekuasaan. Pengusaha telah merebut Rawa Tripa dengan izin dari pemerintah. Oleh karena itu, stop pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) di Rawa Tripa. HGU di Rawa Tripa harus dievaluasi. Sawit bukan solusi untuk pembangunan Aceh, khususnya daerah kami,” ketus Wirduna.

Aksi lanjutan di gedung DPRA disambut oleh Ketua Komisi A DPRA, Adnan Beuransyah. “Kami sedang membahas RTRWA. Jadi, masih butuh info untuk regulasi yang akan digodok itu. Jangan sampai ada info yang timpang, maka DPRA masih butuh info soal kondisi Aceh sekarang. 69 orang anggota dewan tidak mampu awasi seluruh hutan Aceh yang begitu luas.”

Adnan menambahkan, tetapi DPRA tetap komit melestarikan hutan Aceh melalui Qanun yang akan digodok. “Namun , Anda-anda (demonstran-red) juga harus menghimbau hal ini kepada pemerintah jangan hanya dewan. Pelaksana di lapangan adalah eksekutif, sedangkan dewan hanya membuat aturannya,” ujar Adnan.

Dari laporan yang diperoleh The Globe Journal dari massa TKPRT, sebelumnya di kawasan hutan rawa Tripa terdapat berbagai populasi hewan seperti beruang madu, harimau sumatera, buaya muara, burung rangkok, dan berbagai jenis satwa lainnya. Pasca pembukaan lahan hutan di kawasan tersebut, banyak satwa yang terancam punah.

Rawa Tripa adalah salah satu dari tiga hutan rawa yang berada di pantai barat pulau Sumatera dengan luas mencapai sekitar 61.803 hektar. Secara administratif 60 persen luas Rawa Tripa berada di kecamatan Darul Makmur Nagan Raya. Sisanya berada di wilayah Babahrot Aceh Barat Daya. Wilayah-wilayah tersebut berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), di dalamnya mengalir tiga sungai besar yang menjadi batas kawasan.

Theglobejurnal

Polisi Periksa Sejumlah Kepala Sekolah di Nagan

Sun, Jan 23rd 2011, 09:06

Terkait Proyek Pengadaan Buku

JEURAM - Polres Nagan Raya dilaporkan terus memperdalam pengusutan kasus dugaan proyek fiktif pengadaan buku perpustakaan dan alat peraga senilai Rp 4 miliar di Dinas Pendidikan (Disdik) setempat. Polisi mengumpulkan bukti-bukti termasuk memeriksa sejumlah kepala sekolah yang jadi sasaran proyek.

Kapolres Nagan Raya AKBP Drs Ari Soebijanto didampingi Kasat Reskrim Iptu Handoko Sanjaya kepada Serambi, Kamis (20/1) mengatakan, pemeriksaan beberapa kepala SD di jajaran Disdik Nagan Raya untuk mengetahui apakah barang sudah diterima atau belum, dan kalau sudah diterima apakah kualitas dan spesifikasinya sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak atau tidak. Menurut pengakuan beberapa kepala sekolah, hingga kini masih banyak sekolah yang belum menerima barang tersebut.

Menurut penelusuran lebih lanjut yang dilakukan polisi, penyebab belum diterimanya barang-barang tersebut karena sebagian besar buku pelajaran dan alat peraga masih dalam tahap pengiriman dari Jakarta. Kondisi serupa juga terjadi di Aceh Barat, Abdya, serta sebagian besar wilayah lain di Indonesia. “Kita masih terus melakukan penyelidikan, karena bisa saja terdapat indikasi pelanggaran hukum dalam kasus ini,” terangnya.

Terkait dengan pengusutan kasus itu, polisi juga berkoordinasi dengan pimpinan Bank Aceh Cabang Jeuram guna memastikan apakah uang yang diblokir PPTK setempat sebesar Rp 6 miliar masih utuh atau tidak. Dari data-data keuangan itu nantinya bisa disimpulkan adanya unsur kerugian keuangan negara atau tidak. Bukti bukti pendukung lainnya masih terus dikumpulkan polisi, seperti dokumen proyek. Sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Murni pidana
Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (Ipelmasra) Banda Aceh, Wirduna Tripa dalam siaran pers yang diterima Serambi, menyatakan kasus dugaan proyek fiktif di Disdik setempat didasari temuan DPRK.

Menurut penilaian Ipelmasra, kasus itu murni tindak pidana, khususnya pemalsuan dokumen negara (manipulasi atau bersifat fiktif) dengan tujuan untuk mencairkan anggaran akhir tahun hingga 100% sedangkan pekerjaannya sama sekali tidak ada. “Ini jelas tindakan melanggar undang undang. Polisi harus menetapkan pelaku tindak manipulasi tersebut sebagai tersangka,” tulis Wirduna dalam siaran pers-nya.

Ipelmasra sangat menyayangkan pernyataan Kapolres Nagan Raya yang mangatakan kasus itu tidak masuk pidana korupsi karena tidak merugikan keuangan negara. “Memang belum sempat merugikan uang negara, tetapi juga perlu dicermati bahwa manipulasi dokumen yang dilakukan oleh PPTK Nagan Raya jelas jelas melangaar hukum,” demikian Wirduna Tripa.(edi)

Mahasiswa Desak Kapolda Copot Kapolres Nagan

Wed, Jan 12th 2011, 09:47: Serambi Indonesia

Belasan Kasus tak Kunjung Selesai

Utama

BANDA ACEH - Sekitar 30-an demonstran yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (Ipelmasra), berdemo di depan Markas Besar Kepolisian Daerah (Mapolda) Aceh, Selasa (11/1). Mereka mendesak Kapolda Aceh mencopot Kapolres Nagan Raya karena dinilai lamban mengusut selusin kasus indikasi korupsi di Nagan Raya yang telah merugikan negara sekitar Rp 100 miliar.

Aksi para mahasiswa dan pelajar itu menuntut kepolisian mengusut tuntas indikasi korupsi yang terjadi di tubuh Pemkab Nagan Raya. Di tempat itu, mahasiswa hanya bisa berunjuk rasa di depan pintu gerbang Mapolda Aceh di Jalan Teuku Nyak Arief, Banda Aceh. Kedatangan penunjuk rasa disambut puluhan personel polisi yang siaga sejak awal.

Sejumlah karton mereka usung dalam aksi itu, bertuliskan “Polisi Mitra Koruptor”, “Penegak Hukum Mati Suri”, “Kejati Kerabat Koruptor”, “Kerajaan Nagan Raya Sarang Korupsi”, “Gantung Koruptor”, dan “Koruptor Haram Darahnya”. Para pengunjuk rasa sudah berada pukul 10.00 WIB di depan pintu Mabes Polda Aceh. Mereka juga membawa pocong.

“Kami sudah gerah. Sebab, penegak hukum di ‘Kerajaan Nagan Raya’ tidak serius dalam mengusut belasan indikasi kasus korupsi yang hingga sekarang tidak tuntas. Penegakan hukum di sana mandul dan mendesak Kapolda Aceh segera mencopot Kapolres Nagan Raya dan mengusut kasus korupsi di Nagan Raya,” kata Koordinator Lapangan, Wirduna Tripa kepada Serambi.

Wirduna menyambung pernyataannya bahwa orasi yang mereka lakukan kemarin merupakan yang perdana pada tahun 2011. Rencananya akan dia gerakkan massa yang lebih banyak lagi untuk berdemo di depan kantor DPRK dan Bupati Nagan Raya akhir Januari mendatang.

“Tahun 2007 kita lakukan aksi dan 2011 kita lanjutkan kembali aksi, nanti puncaknya di Nagan Raya,” kata Wirduna. Menurut Wirduna, ada 12 kasus korupsi yang mandek dan belum diproses oleh penegak hukum di Nagan Raya. Di antarnya, kasus pengendapan bantuan dan tunjangan fungsional guru, pengadaan bibit kelapa sawit, proyek peternakan sapi di Padang Turi, proyek prasarana permukiman transmigrasi Beutong Ateuh, dan perumahan terpencil Gunong Kong.

Kasus lainnya adalah pengadaan buku perpustakaan, proyek pembangunan jalan utama Suka Makmue, serta indikasi korupsi di Disdik Nagan Raya terkait pertanggungjawaban kegiatan fiktif.

“Oleh karena itu, hari ini ada tiga tuntutan kami. Pertama, agar Kapolda Aceh mencopot Kapolres Nagan Raya, karena dinilai tak mampu mengusut berbagai kasus indikasi korupsi di Nagan Raya. Kedua, meminta Kapolda Aceh segera mengusut tuntas berbagai kasus indikasi korupsi di Nagan Raya. Ketiga, mendesak Kejati Aceh segera menuntaskan belasan kasus indikasi korupsi tersebut,” ujar Wirduna.

Hadiahi pocong
Sebelum beranjak ke Kejati Aceh pukul 11.30 WIB kemarin, para demonstran yang membawa serta dua pocong dalam orasinya, menghadiahkan sebuah pocong kepada Polda Aceh yang diikatkan di pintu pagar utama sebelah kiri (dekat masjid). Itu terjadi sebelum seorang perwira polisi menemui mereka mewakili Kapolda Aceh yang kemarin dikatakan sedang tidak berada di tempat.

Kemudian, karena Kapolda tidak menjumpai para pengunjuk rasa, pocong yang diikatkan itu diambil kembali, lalu dibawa ke Kejati Aceh pada pukul 11.30 WIB. Di sana pocong itu diinjak-injak para demonstran karena kesal Kajati Aceh juga sedang tak di tempat.

“Mereka para koruptor dan penegak hukum seperti pocong yang kita bawa ini. Poncong ini kita buat dari bantal guling bekas dan berbalut kain kafan sebagai bentuk kekecewaan kita terhadap penegakan hukum di Nagan Raya yang sudah mandul,” pungkas Wirduna.

Kecewa karena tak berjumpa Kajati Aceh, para pendemo yang mengendarai sepeda motor sekira 30 unit itu akhirnya berkonvoi. Mereka bergerak ke arah Simpang Lima, Lamgugop, dan berhenti di Ulee Kareng, Banda Aceh, pada pukul 12.30 WIB. (c47)

POCONG UNTUK KAPOLDA ACEH

Banda Aceh, Selasa (11/1) Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (IPELMASRA) melakukan aksi unjukrasa di depan Polda Aceh, Jeulingke, Banda Aceh, 11 Januari 2011. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak Kapolda Aceh untuk mencopot jabatan Kapolres Nagan Raya yang dinilai tidak mampu dalam mengusut berbagai kasus indikasi korupsi di Kabupaten tersebut, dan juga mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh agar segera menuntaskan berbagai kasus korupsi di Kabupaten tersebut. ACEHIMAGE.COM | SUBUR DANI

'Amri Akhe Jameuen

saleum lon peu ek rakan meutuah

bacut lon kisah piasan donya

donya ka akhe le ureueng pitam

keu phon pimpinan nyang meunan rupa

timu ngon barat macam piasan

le that pimpinan meucawo haba

geujok peurintah han jimatong akhai

lage piasan ka titah raja

uroe nyoe meuno oh singoh meudeh

saban peureuseh lidah meuruwa

male hana le wahe e wareh

saleh ka habeh iman binasa

peu tubit titah kiban meuhet droe

hana geupako tokoh ulamana

nyang ka leupah han jeut gisa le

beuthat meupake geukarat saja

muken nyang keuh nyoe donya ka akhe

raja le jahe ban sigom donya

meunyoe ta jok but bukon bak ahli

han pat le takhi hanco troh teuka

Ie Masen Kaye Adang, 28 Mei 2010.

* WIRDUNA TRIPA, mahasiswa Gemasastrin FKIP Unsyiah, peminat sastra Aceh.

Kunjungan Ke STIA Nagan Raya

Ketua IPELMASRA, Wirduna Tripa tiga dari kiri dan Edy Wanda, Ketua Yayasan STIA Nagan Raya empat dari kiri, berpose bersama di Kampus STIA Nagan Raya, Senin (15/10). Kegiatan ini adalah kunjungan pengurus baru IPELMASRA ke beberapa tempat di Nagan Raya.